Siapa Jokowi - Ahok Sebenarnya?

WALIKOTA SOLO INI MELEJIT SEBAGAI CALON GUBERNUR JAKARTA. TAPI SEKARANG ORANG MULAI KRITIS. APALAGI JOKOWI SUDAH DILAPORKAN KE KPK

Masa bulan madu Joko Widodo (Jokowi), Walikota Solo yang menjadi calon Gubernur Jakarta itu dengan pers agaknya telah berakhir. Televisi, koran, dan media internet mulai ramai memberitakan bahwa 30 Agustus lalu, Walikota Solo itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi.

Yang melaporkan Jokowi adalah TS3 (Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia). ‘’Kami membawa dokumen berbundel-bundel dan sejumlah bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi,’’ kata Ali Usman, Ketua TS3 kepada pers.

Menurut Ali, dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi ketika APBD Surakarta  tahun 2010 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 35 milyar untuk membantu 110.000 siswa di kota itu. Ternyata belakangan diketahui banyak di antara siswa yang dibantu itu terdaftar dengan nama ganda. Akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 9 milyar. Jokowi selaku walikota adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. ‘’Jokowi melakukan pembiaran sehingga negara dirugikan Rp 9 milyar,’’ kata Ali Usman.

Semua orang tahu, korupsi adalah perkara yang sangat dibenci masyarakat dan media. Karena itu mulai sekarang tampaknya masyarakat dan para wartawan mulai kritis kepada Jokowi yang selama ini menjadi media darling (kekasih pers).

Sebagai media darling (kekasih media), apa saja yang dilakukan Jokowi menjadi berita dan ditulis dari angle yang bagus-bagus. Tatkala Jokowi memilih Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, seorang keturunan Cina yang beragama Protestan, sebagai wakilnya, pers tak meributkannya.

Tak ada yang mempersoalkan bagaimana mungkin Jakarta yang berpenduduk 90 persen Muslim akan dipimpin Ahok. Padahal sebagai Wakil Gubernur, Ahok yang Kristen akan membawahkan langsung urusan zakat dan haji.

Malah pers turut mengembangkan wacana seoalah-olah profil dan masa lalu Ahok tak usah diusik-usik karena itu berbau SARA (sukuisme, agama, dan antar-golongan). SARA merupakan istilah dari zaman Orde Baru yang digunakan penguasa sebagai alasan untuk membungkem pers.

Kini berita pers seakan membentengi Ahok. Profilnya sebagai seorang keturunan Cina dan agamanya yang Kristen seakan tak boleh diinformasikan kepada para calon pemilih Jakarta.

MANTAN BUPATI BELITUNG TIMUR SELALU TERSENYUM GELI SETIAP MENDENGAR PERNYATAAN AHOK

Jakarta (SI ONLINE) - Khairul Effendi adalah mantan Wakil Bupati sekaligus mantan Bupati Belitung Timur (Beltim). Lho kok bisa?. Iya, tahun 2005 Khairul Effendi terpilih menjadi Wakil Bupati Beltim mendampingi Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Masa jabatan mereka lima tahun. Artinya baru akan selesai tahun 2010. 

Pasangan Ahok-Khairul diusung oleh partai kecil. Ahok dari Partai Indonesia Baru pimpinan mendiang Syahrir, sedangkan Khairul dari Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) pimpinan Eros Djarot. Tapi mereka bisa mengalahkan partai-partai besar. Pasangan ini meraih 37,13 % suara di Kabupaten yang 93% penduduknya Muslim. 

Tapi apa lacur, Ahok sebagai Bupati rupanya tergoda kursi yang lebih tinggi dan empuk. Hanya 15 bulan (Agustus 2005-Nopvember 2006) menjabat Bupati Beltim, Ahok mundur. Ia bernafsu meraih kursi Gubernur Bangka-Belitung (Babel). Sayang, ambisinya gagal. Karena itulah Khairul kemudian menggantikan posisi Ahok sebagai Bupati hingga 2010. 

Lantas bagaimana dengan program-program dan janji-janjinya selama masa kampanye Bupati?. "Saya sebagai Wakil Bupati terpilih harus menanggung janji politik Ahok yang mengundurkan diri hanya 15 bulan menjabat," kata Khairul Effendi ketika memberikan testimoni dalam acara Majelis Taqarrub Ilallah dan Temu Pembaca Suara Islam di Masjid Baiturahman, Jakarta Selatan, Sabtu (15/9/2012) kemarin. 

Padahal, kata Khairul, selama kampanye dengan motto "beri kami kesempatan", Ahok telah mengumbar sejumlah janji: akan menjadikan Beltim seperti Singapura kedua, akan membangun kawasan indistri di Air Kelik, akan bangun pabrik kelereng, akan jadikan Beltim Bali kedua dan sebagainya. 

"Semuanya nol besar karena ditinggalkan sebelum masa tugas tuntas, demi mengejar ambisi jadi gubernur Babel," katanya. 

Karena itu Khairul mengaku, dirinya dan warga Beltim sering tersenyum geli jika mendengar kampenye Ahok di Jakarta yang mengatakan dirinya sukses memimpin Beltim. Apalagi dengan slogannya Bersih, Transparan dan Profesional (BTP). "BTP itu kan juga singkatan dari namanya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP)," kata Khairul. 

Menurut Khairul, bagaimana bisa dibilang Profesional jika orang menjabat harusnya lima tahun ternyata lima belas bulan telah mundur. "Ibarat orang bangun rumah, baru pondasinya saja sudah ditinggal. Bagaimana disebut profesional?," katanya. 

Apalagi jika dilihat janji-janjinya yang tidak ada satupun yang terealisasi.  "Belum sampai ke pulau sudah berhenti", kata Khairul mengibaratkan. 

Karena itu Khairul berpesan pada warga Jakarta agar tidak tertipu dengan sosok Ahok. Umat Islam, kata Khairul, harus bersatu. "Saya mengenal Ahok. Dia suka ngomong besar, tapi tak serius melaksanakannya," pungkasnya.

BELI KUCING DALAM KARUNG 

Penyanyi dangdut nomor satu yang pernah digelari John Lenon Asia itu, Haji Rhoma Irama, sempat diperiksa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hanya karena berceramah di sebuah masjid. Dalam ceramah itu, Bang Haji mengutip ayat kitab suci Al-Quran yang menyuruh orang Islam untuk memilih pemimpin yang Islam.

Tak ada yang salah dengan ceramah itu. Tapi pemberitaan pers waktu itu seolah-olah Rhoma Irama telah melakukan SARA. Coba, orang menyebarkan ajaran agamanya bisa dituduh macam-macam. Untunglah Panwaslu kemudian melakukan klarifikasi: bahwa Rhoma Irama tak melakukan SARA.

Kasus Haji Rhoma Irama memperlihatkan bagaimana banyak pers berpihak pada Jokowi-Ahok. Padahal adalah hak Bang Haji untuk menyampaikan ajaran agamanya di dalam masjid. Juga adalah hak rakyat Jakarta sebagai pemilih untuk memperoleh informasi siapa saja para calon Gubernur Jakarta yang akan mereka pilih pada 20 September mendatang. Apa agama dan sukunya, berapa kekayaannya, berapa istri dan anaknya, serta berbagai informasi lain tentang para calon.

Jadi informasi tentang agama Ahok yang Kristen, sukunya yang China, misalnya, adalah informasi yang harus disebarkan kepada para calon pemilih, bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi sebagaimana terjadi selama ini.

Lihatlah kampanye Pilpres yang sedang berlangsung di negeri paling demokratis Amerika Serikat. Sebagai calon presiden dari Partai Republik, Mitt Romney, telah ditelanjangi. Kekayaannya, bisnisnya, keluarganya, termasuk agamanya, telah menjadi wacara publik. Itu adalah risiko seseorang yang ingin menjadi pejabat publik.

Karena itulah semua pemilih Amerika kini tahu bahwa Romney seorang penganut Mormon, yang oleh kalangan Kristen yang mayoritas tak diakui sebagai Kristen. Mormon dianggap sempalan.

Bila dilihat Romney seorang berkulit putih, kaya raya, ganteng, dan terdidik (dia lulusan Universitas Harvard), hampir pasti calon dari Partai Republik ini dengan mudah akan mengalahkan calon incumbent dari Partai Demokrat, Barack Obama, yang berkulit hitam. Tapi dari berbagai survei diketahui bahwa Obama lebih mengguli Romney. Apa lagi alasannya, kalau tidak karena agama Mormon yang dipeluk Romney.

Yang hendak dikatakan di sini, bila dalam Pilkada Gubernur Jakarta, terdengar keras tuduhan SARA untuk orang-orang yang mengungkap suku dan membeberkan agama Kristen yang dipeluk Ahok, itu adalah tindakan yang bertentangan dengan tradisi keterbukaan dalam demokrasi.

Syukurlah tampaknya kini pers mulai melihat Jokowi sebagai manusia yang juga melakukan kesalahan, besar kepala, dan melakukan korupsi ketika menjalankan jabatannya.

Apalagi lokomotif reformasi 1998 dan tokoh Muhammadiyah, Amin Rais, yang sama-sama berasal dari Solo seperti Jokowi, dengan galak mengungkap kepemimpinan Jokowi yang ternyata tidaklah istimewa. Terbukti setelah menjabat Walikota dalam dua priode, Solo yang dipimpinnya menjadi kota dengan kemiskinan yang melonjak.

Berbagai penghargaan yang diberikan kepada kota itu dari berbagai lembaga internasional – yang sebetulnya kredibilitasnya dipertanyakan – tampaknya hanya bagian dari permainan promosi. Apa artinya berbagai penghargaan yang diterima Jokowi kalau nyatanya penduduk miskin Solo kian bertambah?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Joko Widodo di Solo, angka kemiskinan justru kian meningkat. Misalnya, pada tahun 2007, angka kemiskinan di Solo 13,64 persen. Ternyata pada tahun berikutnya, 2008, angka itu meningkat menjadi 16,13 persen,  2009 (14,99 persen), 2010 (13,98 prsen), dan pada 2011 meningkat lagi menjadi 16 persen.

Ekonom Didik J Rachbini yang sempat maju dalam Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama beberapa waktu lalu, mengungkapkan Kota Solo termasuk daerah berkategori miskin. "Kemiskinan di daerah tinggi sekali, Solo termasuk tinggi sekali. Jakarta kemiskinannya tinggal dua persen. Jakarta lebih baik dari Solo," ungkap Didik.

Dengan terbongkarnya data kemiskinan itu, citra Jokowi memang jadi babak-belur. Meningkatnya kemiskinan di Solo selama Jokowi menjadi walikota ternyata tak berbanding lurus dengan citra sukses yang dihembus-hembuskan selama ini.

Ada dugaan pencitraan di media massa yang begitu hebat, ada kaitannya dengan proyeksi kepemimpinan politik  2014. Jokowi dicitrakan sebagai tokoh plural (karena wakilnya di Solo mau pun sekarang di Pilkada Jakarta adalah Kristen dan Katolik) dan dipersiapkan menjadi calon Presiden dalam Pemilu 2014, dengan seorang Kristen sebagai Wapresnya.

Seperti diketahui, Jokowi sudah dua kali memilih wakil dari kalangan non-Islam. Saat maju menjadi Cagub DKI Jakarta Jokowi menggandeng Ahok yang beragama Kristen. Sebelumnya, sebagai Walikota Solo Jokowi menjadikan FX Rudyatmo yang beragama Katolik sebagai Wakil Walikota.

Atas dasar itulah banyak dikalangan ulama maupun da’i yang tergerak untuk menolak pemimpin dari kalangan non-muslim. Namun ketika hal itu disampaikan dalam dakwah mereka justru itu dituduh melakukan SARA, sebagaimana pernah dituduhkan kepada Haji Rhoma Irama tadi.

Padahal seperti diungkapkan Sekjen Front Pembela Islam (FPI), K.H. Ahmad Shabri Lubis, Lc, apa yang disampaikan para da’i agar menolak pemimpin di luar Islam, adalah sikap yang benar. “Masalah kepemimpinan ini kalau dari tinjauan syariat Islam tentu kiai-kiai itu benar.

“Ini ayat Al Alqur’an yang berbicara. Kita sebagai umat yang taat kepada Allah harus mendahulukannya. Cuma ini masalahnya, sistem demokrasi yang dianut di Republik Indonesia memang mengarahkan semua orang punya hak sama. Ini yang bikin rancu masalahnya,” sambungnya.

Namun Kiai Shabri Lubis mengimbau agar para da’i bisa menggunakan strategi dakwah yang baik, untuk menghindari musuh-musuh Islam yang menyerang dengan tuduhan SARA.

Sang Kiai mengajak umat Islam melihat pengalaman pahit dalam realitas kepemimpinan gubernur yang non-Muslim di Kalimantan Tengah. Provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim itu dipimpin Gubernur Teras Narang (PDI-P) yang Kristen. Dampaknya, menurut Kiai Shabri, para pejabat Muslim di daerah itu hampir seluruhnya diganti. Kemudian bantuan untuk masjid, madrasah, dan majelis ta’lim dipersulit.

“Mayoritas penduduk Kalimantan Tengah orang Islam. Namun dalam Pemilukada  umat Islam berpecah-belah karena ada beberapa calon yang Islam, lalu hanya ada satu calon dari non-Islam, yaitu Teras Narang. Dia terpilih jadi Gubernur. Setelah  Teras Narang jadi Gubernur, lihatlah apa yang terjadi di sana,’’ kata Shabri.

Lebih jauh, Shabri mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pusat kristenisasi. “Pembangunan gereja setiap 1 km mentereng luar biasa. Akhirnya, Kalimantan Tengah itu jadi pusat kristenisasi se-Kalimantan. Dari situ guru-guru Muslim di kampung Muslim diganti dengan guru Kristen tapi untuk ngajarin orang Islam, itu yang terjadi. Saya tahu ini dari orang-orang Dayak Muslim yang memang terzalimi,” ungkapnya.

Puncaknya adalah saat terjadi insiden percobaan pembunuhan terhadap para tokoh FPI yang hendak berdakwah ke Kalimantan Tengah, Februari 2012. “Kemudian setelah program kristenisasi berjalan otomatis media massa membela mereka, sampai bisa menggalang kekuatan untuk mencekal, memboikot pengurus FPI dan umat Islam. Ini menjadi catatan, ketika di Kalimantan Tengah naik (Gubernur non-Muslim, red) dimanfaatkan kelompok agama tertentu untuk menyikat umat Islam,” kata Shabri.

Oleh sebab itu, menurut Ustadz Shabri, umat Islam di mana saja wajib waspada kalau orang Kristen mencoba menjadi penguasa di daerah berpenduduk Muslim (seperti di Jakarta ini), lantaran dampaknya yang begitu nyata merugikan umat Islam.

AMIEN RAIS TURUT BICARA

Siapa bilang Jokowi Waliko Solo terbaik? Justru selama Jokowi memimpin Solo, angka kemiskinan meningkat. Karena itulah Amien Rais, tokoh Reformasi 1998 itu menganggap sebutan walikota terbaik untuk Jokowi adalah pendapat yang menyesatkan.

Amien Rais mengingatkan warga Jakarta harus jeli melihat kelebihan dan kelemahan setiap calon, yaitu Joko Widodo dan Fauzi Bowo. Secara khusus, tokoh Partai Amanat Nasional tersebut mengomentari Joko Widodo. Menurutnya, selama Jokowi menjadi Wali Kota Solo, angka kemiskinan justru meningkat.

Oleh karenanya Amien Rais menilai gelar Walikota terbaik untuk Jokowi justru menyesatkan. "Jakarta itu kotanya kompleks, dan saya sudah pergi ke berbagai kota di Eropa. Di sana banyak kota yang lebih baik dan tertata daripada Kota Solo, dan tidak macet," katanya.

Namun, Amien juga mengatakan, sudah saatnya kesukuan dan primordialisme tidak dijadikan alasan untuk memilih pemimpin. Amien mengatakan juga bahwa meskipun dirinya tidak memiliki hak untuk mencoblos saat pilkada, dia berharap warga Jakarta cerdas dalam memilih.

"Sebagai wong Solo, saya juga merasa bangga ada orang Solo yang bisa menjadi pemimpin. Namun, sudah saatnya hal-hal kesukuan dan primordial  tak menjadi alasan untuk memilih," kata Amien.

Kehebatan Jokowi memimpin Solo hanya ramai di media, kenyataannya tak seperti yang dirasakan rakyat Solo. Fabrikasi media yang begitu kuat menciptakan opini yang begitu gemerlap terhadap sosok Jokowi. Dia digambarkan seperti tukang sihir yang akan bisa menyulap Jakarta. Padahal semua itu hanya "pepesan kosong".

Ternyata sekarang Jokowi dilaporkan masyarakat Solo sendiri ke KPK. Menanggapi laporan itu, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais, menegaskan hendaknya temuan masyarakat mengenai dugaan korupsi oleh Walikota Solo Joko Widodo alias Jokowi yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera diproses secara hukum.

Diperlukan proses hukum yang serius penanganannya dari penegak hukum (KPK). Kata Amien, kalau memang ada bukti kuat bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi di Solo, yang bersangkutan harus diproses secara hukum oleh KPK. "Andai kata betul ada temuan konkret maka segera diproses supaya kita jangan kecele," ujar Amien Rais di Jakarta (2/9/2012).

Menurut Amien, pasangan Jokowi-Ahok harus memahami bahwa laporan dugaan korupsi tentang mereka agar dijadikan semacam evaluasi dan pembuktian bahwa mereka bersih atau tidak. Dengan demikian publik bisa lebih tahu yang sebenarnya bagaimana sosok calon gubernur yang akan dipilihnya pada pilkada DKI putaran kedua nanti.

"Siapa pun punya kelemahan. Namun kelemahan itu ada yang bisa ditoleransi dan ada yang tak bisa ditoleransi (fatal). Nanti kalau saya terlalu kritis ada orang yang lantas menyimpulkan berlebihan, ya sudahlah," tandas Amien.

Sebagaimana diberitakan, Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3),  secara resmi telah melaporkan Walikota Solo Joko Widodo ke KPK.

Jokowi dinilai melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara Rp9.8238.185.000 yang dilakukan anak buahnya Kepala Disdikpora dan Kepala DPPKA Solo.

Semua dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi harus  dibuktikan oleh KPK, agar rakyat tak lagi terkecoh. Apakah Jokowi bersih atau kotor, semua  harus dibuktikan.

Sumber : Dirangkum dari Suara Islam Online